Ragam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili perkara uji materil terhadap undang-undang dalam dekade terakhir ini memunculkan pergesaran fungsi yang problematis. Mahkamah Konstitusi yang secara konseptual dibentuk untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara melalui legislasi yang dibentuk oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat akhir-akhir ini kian mendudukkan posisinya sebagai bagian dari legislasi (Positive Legislator).
Kewenangan ini secara konstitusional bukan merupakan kewenangan konseptual dari MK. Pergeseran fungsi ini berbahaya sekaligus mengancam kepercayaan antar lembaga trias politica yang kemudian akan beresiko besar terhadap kepastian hukum itu sendiri.
Beberapa catatan yang menunjukkan kian masifnya putusan MK dalam membentuk norma atau paling tidak putusan tersebut bersifat regulatif. Terdapat sebanyak 58 persen atau 107 dari 198 total putusan yang dikabulkan dalam rentang waktu 2012 – 2022 bersifat membentuk norma baru (M. Alief Fariezi, 2023).
