Latar Belakang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menggelorakan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2025 berjalan efektif. Dalam acara Entry Meeting di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Ribka menegaskan bahwa sinergi ini bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan dan tata kelola yang baik.
Fakta Penting
Ribka Haluk mengatakan, “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar.” Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026). Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama antara BPK, Kemendagri, dan Pemda, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Dampak
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan sinergi yang lebih kuat, diharapkan LKPD tahun 2025 dapat menjadi contoh tata kelola keuangan yang baik dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
Penutup
Kerjasama antara Pemda, BPK, dan Kemendagri menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, sejalan dengan amanat konstitusi yang menuntut kesejahteraan masyarakat.
