Indonesia masih kebanjiran baju bekas impor. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penindakan pakaian bekas impor tembus Rp 120,65 miliar. Penindakan ini dilakukan bersamaan dengan impor ilegal barang lainnya hingga penindakan barang yang tidak sesuai dengan standar Indonesia.
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal perlindungan konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menyatakan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.
“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang, dikutip dari keterangannya, Kamis (30/10/2025).
