Latar Belakang
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah strategis. Kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi proses tumbuh kembang generasi muda dan menjaga kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Rerie mengapresiasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). “Kebijakan ini patut diapresiasi, karena menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Perlindungan anak bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagian penting dari proses pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa,” ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3/2026).
Fakta Penting
Kebijakan pemerintah ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Dengan menunda akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek keamanan, namun juga pada pengembangan karakter dan pendidikan yang lebih holistik.
Dampak
Pembatasan akses media sosial bagi anak-anak diharapkan mampu mengurangi dampak negatif seperti pornografi,欺凌, dan informasi yang tidak sesuai usia. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong generasi muda untuk lebih fokus pada pertumbuhan intelektual dan sosial yang sehat.
Penutup
Dengan menerapkan PP Tunas, pemerintah menunjukkan upaya nyata dalam melindungi dan mengembangkan generasi muda Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah penting untuk saat ini, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif yang jangka panjang bagi masa depan bangsa.
