Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Gugatan ini menyangkut pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal 5 tahun, yang seharusnya berakhir mengikuti periode Presiden.
Fakta Penting
Dalam putusan yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025), MK menanggapi dua perkara sekaligus: nomor 19/PUU-XXIII/2025 dan 147/PUU-XXIII/2025. MK menekankan bahwa tidak adanya frasa ‘setingkat menteri’ dalam UU Polri menjadi alasan utama penolakan gugatan. Ini menunjukkan bahwa posisi Kapolri tidak seharusnya dipengaruhi dominasi kepentingan politik Presiden.
Dampak
Keputusan ini memiliki dampak signifikan pada struktur kepolisian Indonesia. Dengan tetap tidak terikat pada periode Presiden, Kapolri dapat lebih fokus pada tugas-tugas kinerja tanpa terganggu oleh dinamika politik. Namun, pertanyaan tetap muncul: bagaimana komunikasi antara Kapolri dan Presiden akan berlangsung dalam konteks ini?
Penutup
Dengan menolak gugatan tersebut, MK telah menetapkan batasan jelas antara kepolisian dan politik. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi jabatan Kapolri, tetapi juga menjadi landasan hukum untuk memastikan independensi institusi Polri di masa depan.