Perubahan Bersejarah bagi Perkoperasian di Indonesia
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (18/11/2025), Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau RUU Perkoperasian resmi menjadi usul inisiatif DPR RI. _Dekopin Sambut RUU Perkoperasian Jadi Usul Inisiatif DPR_ dengan penuh optimisme, melihat langkah ini sebagai titik awal perbaikan struktur koperasi di Indonesia.
Ketua Umum dekopin: RUU Perkoperasian Menjanjikan Masa Depan yang Lebih Baik
“Dekopin menyambut baik pengesahan RUU Perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR RI yang diambil dalam rapat paripurna,” kata Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, kepada wartawan. Ia menambahkan, langkah ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan koperasi di tengah tantangan global.
Fakta Penting: Perubahan RUU Perkoperasian
RUU Perkoperasian kali ini mencakup perubahan signifikan pada struktur pengelolaan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan anggota koperasi. Dengan disahkannya RUU ini sebagai usul inisiatif DPR RI, proses revisi UU Perkoperasian akan lebih terstruktur dan memiliki dampak langsung pada masyarakat, terutama para anggota koperasi.
Dampak Sosial dan Politik
Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh dari Dekopin, RUU Perkoperasian diharapkan dapat segera direalisasikan menjadi undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Penutup: Era Baru bagi Perkoperasian
“Dekopin Sambut RUU Perkoperasian Jadi Usul Inisiatif DPR” dengan optimisme tinggi. Dengan langkah ini, Indonesia bergerak maju dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi di era globalisasi. Apakah RUU ini akan menjadi landasan kuat untuk koperasi masa depan? Hanya waktu yang akan menjawab.
