Perubahan Kebijakan yang Berdampak pada Perdagangan RI-AS
Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) baru saja membatalkan tarif resiprokal, kebijakan perdagangan yang sebelumnya dicanangkan oleh Presiden Donald Trump. Ini menjadi tantangan baru bagi Indonesia, yang baru saja meneken Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS. Keputusan MA AS ini menimbulkan ketidakpastian signifikan terhadap perjanjian dagang yang sudah diteken kedua negara.
Analisis Ahli: Risiko dan Implikasi bagi Perdagangan RI
Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), menjelaskan bahwa ART Indonesia menggunakan International Emergency Economy Power Act 1977 sebagai landasan hukum. Namun, karena tarif resiprokal yang dipegang ART sudah dibatalkan oleh MA AS, perjanjian ini secara otomatis tidak berlaku lagi. Ini berpotensi mengganggu hubungan dagang bilateral dan menimbulkan risiko ekonomi bagi kedua belah pihak.
Strategi Adaptasi bagi Indonesia
Indonesia perlu merancang strategi adaptasi cepat untuk mengatasi ketidakpastian ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Perundingan Ulang dengan AS: Mengajukan negosiasi ulang untuk menyesuaikan perjanjian dagang dengan kebijakan terbaru AS.
2. Diversifikasi Pasar: Memperluas pasar ekspor ke negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS.
3. Strengthening Regulasi Lokal: Memperkuat aturan dan mekanisme dalam negeri untuk memastikan kepastian hukum bagi investor.
Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?
Kebijakan MA AS menunjukkan betapa pentingnya adaptasi cepat dalam lingkungan global yang dinamis. Indonesia harus proaktif dalam menyusun strategi yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Dengan langkah-langkah yang tepat, dampak negatif dari perubahan kebijakan ini dapat dikurangi, sehingga tetap mempertahankan stabilitas perdagangan dengan AS.
