Latar Belakang
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengecam usulan ambang batas parlemen sebesar 7%. Dalam pernyataannya, Muzani menilai bahwa angka tersebut tidak realistis dan menjadi beban berat bagi partai-politik, khususnya yang berskala kecil. “7% terlalu tinggi. Saya kira itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapainya,” ujarnya di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Minggu (22/2/2026).
Fakta Penting
Usulan ambang batas 7% menjadi sorotan publik setelah Gerindra mengekspos kekhawatiran terkait dampaknya pada dinamika politik nasional. Muzani menambahkan, kebijakan ini dapat mempersempit ruang gerak partai-politik dan mempengaruhi pluralisme politik di Indonesia. “Ambang batas tinggi seperti ini akan membuat partai kecil kesulitan untuk bersaing,” tambahnya.
Dampak
Pernyataan Muzani mencerminkan keresahan luas di kalangan partai-politik terkait revisi ambang batas parlemen. Analisis menunjukkan, pengenaan ambang batas 7% dapat mengurangi jumlah partai yang mampu meraih kursi di parlemen, sehingga mempengaruhi representasi warga negara. “Ini bukan hanya masalah angka, tetapi juga soal demokrasi yang lebih adil,” pungkas Muzani.
Penutup
Dengan menolak ambang batas 7%, Gerindra menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan partai-politik kecil. Namun, pertanyaan tetap terbuka: apakah kebijakan ini akan didukung oleh pihak legislatif dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik ke depan?
