Pendahuluan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sikapnya yang mendukung pengembalian Undang-Undang KPK ke versi lama, yang sebelumnya direvisi selama masa pemerintahannya. Mendampingi pernyataan ini, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjanjikan kajian serius atas proposal tersebut.
Fakta Utama
Dalam konfirmasi pada Minggu (15/2/2026), Menkum Supratman menyatakan, “Kita akan kaji di pemerintah.” Pernyataan ini menandai langkah awal pemerintah dalam menanggapi rencana pengembalian UU KPK ke versi aslinya. Dukungan Jokowi sendiri menjadi titik penting dalam proses ini, mengingat peran kunci presiden dalam revisi undang-undang tersebut di masa lalu.
Dampak dan Reaksi
Kebijakan ini menarik perhatian publik, khususnya kalangan hukum dan antikorupsi, yang telah lama mengekspresikan keprihatinan atas revisi UU KPK. Pengembalian ke versi lama diharapkan dapat meningkatkan kemandirian KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun, reaksi dari berbagai pihak, termasuk legislatif dan masyarakat sipil, masih diperkirakan akan beragam.
Penutup
Dengan langkah Jokowi dan janji kajian dari Menkum Supratman, prospek pengembalian UU KPK ke versi lama semakin terbuka. Namun, tantangan dalam implementasi dan dampak sosial-politik yang mungkin timbul tetap menjadi perhatian utama. Bagaimana langkah selanjutnya pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan antikorupsi di Indonesia.
