Pengantar
Masyarakat Jawa Tengah saat ini menghadapi kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang signifikan, dipicu oleh kebijakan opsen PKB yang sudah berlaku sejak tahun lalu. Kenaikan ini telah mendorong munculnya gerakan setop bayar pajak secara serentak sebagai bentuk protes terhadap beban tambahan yang dirasakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Analisis Kebijakan Osen PKB
Osen PKB, yang merupakan kebijakan pengurangan tarif pajak kendaraan, seharusnya memberikan relief finansial kepada pemilik kendaraan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini malah menyebabkan kenaikan tarif yang tidak terduga. Misalnya, pajak motor yang biasanya Rp 130 ribuan kini mencapai Rp 170 ribuan, sementara pajak mobil naik dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 6 juta. Kenaikan ini menimbulkan ketidakpuasan yang signifikan, terutama di kalangan pengguna kendaraan roda dua dan empat.
Dampak pada Masyarakat
Gerakan setop bayar pajak yang muncul di berbagai platform media sosial menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan ini. Warga Jawa Tengah merasa bahwa kenaikan pajak tidak proporsional dan tidak sesuai dengan manfaat yang diberikan. Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya membuat beban ini lebih terasa.
Rekomendasi Praktis
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah sebaiknya melakukan konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat untuk menilai ulang kebijakan opsen PKB. Dukungan teknis dan informasi yang lebih transparan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak.
