Latar Belakang
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos pada 22 Januari 2026, menandai langkah strategis Indonesia dalam upaya mengawal transisi dan stabilisasi Gaza. Pemerintah Indonesia menegaskan, keterlibatan dalam BoP bertujuan untuk memastikan solusi dua negara tetap menjadi landasan, tanpa mengabaikan hak rakyat Palestina.
Fakta Penting
Langkah ini terjadi di tengah pergeseran tata kelola konflik Gaza. Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 dengan 13 suara setuju, 0 menolak, dan 2 abstain (Rusia dan China). Resolusi ini mengesahkan kerangka pasca-konflik, termasuk pembentukan BoP dan mandat International Stabilization Force (ISF).
Strategi Hedging dan Dampak
Analisis menunjukkan, keputusan Presiden Prabowo bukanlah pilihan hitam-putih antara “ikut Trump” atau “melawan Trump,” melainkan strategi hedging yang cermat. Sebagai negara menengah, Indonesia menggunakan BoP sebagai sarana menjaga kepentingan dan otonomi di tengah tatanan global yang semakin transaksional dan ketidakpastian tinggi.
Penutup
Dengan strategi hedging ini, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada perdamaian Gaza, tetapi juga menunjukkan peran aktif dalam sistem internasional yang semakin kompleks. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah langkah ini akan menjadi contoh bagi negara lain dalam menavigasi ketidakpastian global?
