Pramono Gandeng BPKP, Izinkan Akses Penuh audit pemprov dki
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kesepakatan ini menandai langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola pemerintahan di ibu kota.
Latar Belakang
Penandatanganan MoU dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/2/2026). Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan transparansi dan efisiensiadministrasi. “Hari ini, kita buka akses audit tanpa batas bagi BPKP sebagai langkah menuju Jakarta yang lebih baik,” ujar Gubernur.
Fakta Penting
Kesepakatan ini mencakup penguatan pengawasan di seluruh lini Pemprov DKI. BPKP akan memiliki akses penuh untuk melakukan audit, sehingga mendorong akuntabilitas dan pengurangan korupsi.
Dampak
Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pengawasan yang lebih transparan. Pramono juga menyatakan apresiasi kepada BPKP atas kerja samanya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih.
Penutup
Dengan MoU ini, Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk menjadi contoh pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Langkah Pramono Gandeng BPKP tidak hanya memperkuat sistem pengawasan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
