Wamendagri: Proyek KPP Sorong Harus Berpihak pada Orang Asli Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk hari ini meninjau pembangunan kawasan pusat pemerintahan (KPP)Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Dalam kunjungannya, Ribka disertai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Ribka menekankan pentingnya melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan proyek KPP, termasuk pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). “Saya akan cek apakah ada anak daerah yang ikut dalam proyek ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (7/11/2025).
Latar Belakang
Proyek KPP Sorong adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya. Namun, keterlibatan OAP dalam proyek ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya pengembangan yang berpihak pada masyarakat setempat.
Fakta Penting
Selain Ribka Haluk, Wamendagri, kunjungan kali ini juga melibatkan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Mereka mengecek langsung kemajuan pembangunan KPP dan mendengarkan aspirasi masyarakat Sorong.
Dampak
Inisiatif Ribka untuk melibatkan OAP dalam proyek KPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, pertanyaan tetap muncul apakah komitmen ini akan terwujud dalam praktik, mengingat sejarah proyek-proyek serupa yang kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penutup
Kunjungan Wamendagri Ribka Haluk ke Sorong menandai langkah positif dalam memastikan pembangunan yang inklusif. Namun, kunci suksesnya terletak pada implementasi yang nyata dan transparan. Apakah proyek KPP Sorong akan menjadi contoh pembangunan berpihak pada masyarakat asli Papua? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
